Bernibob.xyz - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Hasnaeni Moein, melakukan kunjungan menjenguk pasien di rumah sakit Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Hasnaeni menyampaikan program-program unggulannya jika dia terpilih sebagai gubernur di DKI nanti.
"Nanti seandainya Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi gubernur DKI, kita nanti akan menggunakan KTP Jitu, yakni siji pitu yang di antaranya kita gak usah lagi untuk mengurus segala macam untuk berobat dan cukup menunjukkan KTP aja," ujar perempuan yang lekat dengan julukan wanita emas ini, Sabtu 30 April 2016.
Hasnaeni juga menyebut programnya tersebut merupakan terobosan baru yang tanpa mempersulit pasien dalam keadaan darurat. Terlebih lagi para keluarga yang sudah tidak perlu repot-repot mengurus keluarganya yang sakit.
"Dengan kita menggunakan KTP Jitu nantinya para pasien dan keluarga pasien tidak perlu repot mengurus biaya kesehatan, ke mana-mana dan cukup pakai KTP Jitu aja," jelasnya.
Program Hasnaeni ini pun disambut baik oleh para pasien di rumah sakit tersebut. Salah satu pasien bernama Joko Puji (47) yang saat itu dijenguk oleh Hasnaeni mengatakan sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Hasnaeni.
"Wah seandainya itu terwujud, pasti masyarakat bakalan senang banget. Jadi gak perlu repot ngurus ini itu, bagus banget itu," ujarnya
Bernibob.xyz - Calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra menampik kalau bantuan hukum yang ia berikan pada warga Luar Batang hanyalah untuk keperluan kampanye jelang Pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang.
"Bidara Cina kan tidak ada hubungannya sama pilgub, dan Ahok kalah, jadi mau gimana lagi?," ujar Yusril di Masjid Al-Munawarah, Jalan Kampung Bali 1 No. 53, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 29 April 2016.
Meski begitu, ia tak memungkiri kalau pembelaan terhadap warga Luar Batang terjadi saat dirinya tengah berencana maju bertarung dalam perebutan kursi DKI 1.
"Kalau Luar Batang baru muncul setelah saya mencanangkan saya akan maju ke pilgub. Tapi, Bidara Cina kan tidak. tidak ada hubungannya, kepikir saja tidak pada waktu itu,” kata Yusril.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok), mengatakan kalau Yusril Ihza Mahendra membela warga Luar Batang yang hendak digusur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya untuk keperluan kampanye jelang pilgub DKI 2017 mendatang.
"Bisa bayangin tidak kalau Pak Yusril kemarin sebagai pengacara di DKI ketika DKI sedang berperkara dengan swasta, dibayar swasta, dia ikut. Bagaimana kami bisa putuskan bekerja sama dengan Pak Yusril? Untuk kepentingan kampanye dia bela sekarang Luar Batang," kata Ahok. (ase)
Bernibob.xyz - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pertumbuhan nilai investasi pada triwulan pertama, periode 1 Januari hingga 22 April 2016 sebesar Rp9 triliun. Jumlah itu meningkat Rp3,5 triliun, dibandingkan periode yang sama pada 2015 yang hanya sebesar Rp5,5 triliun.
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi mengatakan, dari Rp9 triliun tersebut, sebesar Rp7,9 triliun diantaranya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).
Rinciannya, kata Edy di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 27 April 2016, tahun 2015 itu Penanaman Modal Asing (PMA) Rp5,5 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp430 milliar. Tahun 2016, PMA Rp7,9 triliun dan PMDN Rp1,1 miliar.
Menurut Edy, peningkatan itu terjadi disebabkan semakin mudahnya pengurusan perizinan investasi di ibukota. "Sebelum dipimpin pak Ahok itu gedung perkantoran dibangun hingga 270 hari kerja. Sekarang hanya 132 hari kerja," tambahnya.
Sementara itu, untuk peningkatan investasi terbesar, lanjut dia, berada di dua wilayah kota yaitu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Investasi di wilayah itu sebagain besar dalam bidang properti.
"Bentuknya perkantoran. Contohnya di Jalan TB Simatupang. Di sana kiri dan kanannya banyak gedung perkantoran. Karena dekat dengan jalan tol," tambahnya.
Bernibob.xyz - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, mengomentari tindakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yg akan mengajukan banding atas menangnya gugatan warga Bidara Cina di Pengadilan negeri Tata Usaha, terkait penetapan lokasi sodetan kali Ciliwung.
"Jadi, Pak Ahok itu sering nantang-nantang bawa saja perkaranya ke pengadilan. Dua kali dia telah kalah. Jangan terlalu sombonglah jadi orang," ujarnya di Masjid Al-Munawarah, Jalan Kampung Bali 1 No. 53, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 29 April 2016.
Yusril menjelaskan, PTUN akhirnya mengabulkan gugatan warga Bidara Cina, lantaran mereka mampu menunjukkan hak milik mereka di pengadilan. Sehingga, hal itu, membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan sodetan Kali Ciliwung tersebut dinilai melanggar asas-asas pemerintahan yg baik.
"Karena rakyat mampu menunjukkan hak milik di pengadilan, mempunyai hak guna bangunan atas itu, kemudian merasa SK (Surat Keputusan) itu ditetapkan semena-mena tanpa ada musyawarah dengan masyarakat, dan yg terjadi di pengadilan Pak Ahok keok, kalah," ucap dia.
Sehingga, atas dasar itulah akhirnya pengadilan memenangkan gugatan warga Bidara Cina.
"Lalu SK 2779 itu oleh pengadilan dinyatakan bertentangan, dengan peraturan UU yg berlaku dan bertentangan, dengan asas pemerintahan yg baik dan memerintahkan kepada tergugat Gubernur Ahok untuk mencabut surat tersebut, karena bertentangan dengan peraturan yg berlaku," kata dia.
Sebelumnya diketahui, warga Bidara Cina mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, terkait terbitnya SK Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan sodetan Kali Ciliwung.
Gugatan tersebut, didaftarkan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung, yg berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa ada sosialisasi warga.
Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin, 26 April 2016, majelis hakim memenangkan gugatan warga Bidara Cina. Majelis hakim menilai, SK Gubernur DKI Jakarta terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, telah melanggar asas-asas pemerintahan yg baik.
Bernibob.xyz - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hanya terkekeh kecil saat dikonfirmasi terkait pernyataan Amien Rais. Mantan Ketua MPR itu menilai Ahok terlalu arogan dan menentang banyak pihak sehingga tidak layak menjadi seorang pemimpin.
Ahok sapaan akrabnya mengaku bingung dengan pernyataan tersebut. Sebab pernyataan itu kontraproduktif dengan sikap Amien pada 2006 saat Ahok masih menjabat sebagai Bupati Bangka Belitung Timur.
"Waktu saya jadi bupati, dia (Amien Rais) kasih penghargaan ke saya sebagai aktor demokrasi sesungguhnya. Aku dikasih pin, dia masih baru selesai dari Ketua MPR dikawal datangnya. Di Ancol, dia kasih penghargaan terus dia ngomong gini ke saya 'saya titipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada kamu'," tuturnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (25/4).
Pernyataan Amien Rais tetap harus dihargai. Namun Ahok mengira, faktor usia membuat Amien Rais lupa akan pernyataan dan sikap yang sebelumnya pernah diungkap mantan petinggi Partai PAN tersebut pada Ahok.
"Mungkin dia sudah tua, jadi pikun kali," tutupnya.
Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais menilai sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangat arogan. Selain itu, Ahok dinilai kerap menantang berbagi pihak bahkan terkesan meremehkan lembaga negara dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus RS Sumber Waras.
Menghadiri acara pengukuhan dan serah terima jabatan (sertijab) pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisiyah Kabupaten Temanggung di Graha Bhumi Pala Temanggung, Minggu (24/4), Amien Rais menegaskan Ahok tidak layak menjadi seorang pemimpin.
"Ini bukan masalah SARA, tapi dia memang tidak layak menjadi pimpinan. Jangankan presiden, gubernur saja bagi saya kurang pantas," kata dia dikutip dari Antara.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak hanya sikapnya yang keras kepala, Ahok adalah satu-satunya pemimpin yang merasa paling benar dan ingin memboyong kebenaran menurut kacamatanya sendiri.
Dia meminta semua pihak untuk bersatu menghentikan sikap kontroversial Ahok akibat kata-kata serta ucapan kotor yang kerap dilontarkannya. Dia pun khawatir jika Ahok kembali terpilih menjadi gubernur DKI, mantan Bupati Belitung Timur tersebut akan berkelakuan bengis, beringas, dan menghina bangsa Indonesia.
"Kalau saya orang Jakarta, pasti akan turun gunung, sayang saya orang Yogyakarta," tandasnya.
Bernibob.xyz - Perseteruan diantara Ahok dengan anak buahnya, Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi sampai sekarang masih berlanjut. Ahok menuding bahwa Rustam mempunyai 'geng' yg di dalamnya ada perkumpulan pejabat yg hobi main golf.
Menurut Ahok, perkumpulan geng main golf ini menentukan apakah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan sekitar Pemprov DKI Jakarta bisa naik pangkat atau sebaliknya. Kalau tidak bisa join, jangan harap jabatan akan naik ke peringkat yg lebih tinggi.
"Pejabat kalau tidak bisa main golf, tidak bisa naik pangkat. Saya itu kan banyak intel. Sudah janjian mau main golf termasuk salah satunya dia (Rustam)," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (25/4).
Ahok juga menambahkan, perkumpulan golf ini tak hanya bermain di dalam negeri. Melainkan sesekali juga meluangkan waktu untuk menjajal lapangan di manca negara.
Ahok mengakui banyak mendapatkan informasi tentang geng perkumpulan main golf ini. Saefullah yg saat ini duduk sebagai Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, tidak bisa bermain golf.
Oleh karena itu, kata Ahok, disaat itu keduanya tidak bisa naik pangkat lantaran tidak masuk dalam perkumpulan golf tersebut.
"Dulu jangan harap (naik pangkat) kalau tidak bisa main golf di Jakarta mau naik pangkat. Karena gubernur golf, jadi dia (Rustam) ada geng," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, banjir yg menggenangi Jakarta beberapa hari lalu menuai polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan bawahannya, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Ahok menuding Rustam tak becus dalam menyelesaikan proyek penanggulangan banjir.
Kegeraman Ahok terhadap Rustam ini langsung di sampaikan dalam rapat penanggulangan banjir bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dengan nada tinggi, Ahok juga menyindir Rustam yg mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Bernibob.xyz - Mantan Ketua Tim Relawan Jakarta Baru pendukung Joko Widodo (Jokowi) saat Pilkada DKI Jakarta, Ade Ardiansyah Utama mengatakan sekitar 180 perwakilan tim relawan, Senin (17/3) hari ini mencabut mandat Jokowi sebagai gubernur.
Mereka mengaku kecewa karena Jokowi lebih mementingkan mandat Ketua Umum PDIP menjadi calon presiden pada pemilu 2014 dan melupakan mandat rakyat Jakarta yang telah memilihnya untuk mengubah wajah ibukota.
"Kami mengimbau warga untuk mengosongkan Jakarta dari PDIP dan tidak memilih PDIP karena ikut mendorong Jokowi meninggalkan mandatnya," kata Ade Ardiansyah di Jakarta, Senin (17/3).
Warga Jakarta, lanjutnya, pantas kecewa dan tidak memilih Jokowi dan PDIP karena warga Jakarta ingin perubahan. Sekarang perubahan belum ada, tapi sudah mau loncat lagi.
"Saya tidak percaya kalau Jokowi maju sebagai capres karena mau mengabdi lebih luas. Kita tidak usah dulu bicara pengabdian pada Indonesia kalau untuk Jakarta saja belum ada buktinya," tegasnya.
Jokowi menurutnya ingin menjadi presiden karena memang ambisi kekuasaan semata. "Kalau kita tahu dia mau jadi gubernur karena ingin menjadi presiden, tentu kami dan warga Jakarta tidak akan ada yang mau mendukungnya. Ibarat anak sekolah, ikut ulangan umum saja nilainya masih merah, dia sudah minta naik kelas," ujarnya.
Dia mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak tertipu seperti rakyat Jakarta dengan alasan bahwa dia ingin mengabdi pada Indonesia.
Para pendukung Jokowi yang ada saat ini ujar Ade, bukan lagi relawan tapi kebanyakan adalah tim sukses profesional yang membuat Jokowi seperti Tuhan yang tidak pernah salah dan mampu menyelesaikan semua masalah.
"Cukup kami yang tertipu. Besok-besok kalau dia terpilih jadi presiden Indonesia lantas ada pemilu dunia untuk mencari presiden dunia dia akan tinggalkan Indonesia juga dengan alasan ingin merubah dunia. Kalau Tuhan ada pemilihannya, jangan-jangan dia juga ingin jadi Tuhan karena mengganggap dirinya mampu memperbaiki meski skala Jakarta yang kecil saja belum terbukti," tegasnya.
Dijelaskannya, Relawan Jokowi selama pilkada DKI terdiri dari 3 jenis. Pertama adalah tim relawan dari PDIP dan tim relawan Gabungan PDIP dan anggota koalisi pendukung Jokowi-Ahok.
Yang ketiga adalah tim relawan Jakarta Baru. Saat ini yang tinggal menurutnya hanya tim relawan PDIP dan tim sukses profesional.
Bernibob.xyz - Setelah era Soeharto pasca 1998, tidak ada lagi kekuatan politik dominan. Siapa pun yang berkuasa harus berbagi. Jika tidak, yang lain akan bersatu dan merongrong. Ketegasan dipelintir menjadi anti-demokrasi. Karena itu organisasi ‘swadaya’ dibentuk sebagai pasukan garis depan yang siap dikorbankan kapan saja tanpa harus menyeret tuan-nya.
Anda jangan berpikir Pemilihan Langsung adalah hasil perjuangan demokrasi partai politik. Pemilihan Langsung adalah jalan tengah agar semua parpol tetap memiliki posisi tawar. Karena seperti tender pemerintahan, partai politik berkompetisi dengan aturan tak tertulis.
Yang menang mendapat bagian terbesar namun yang kalah juga tetap dapat bagian. Jika ada yang tidak puas, gertakan dan gosip mulai muncul. Setelah tebusan dipenuhi, lambat laun issue itu menghilang.
Ini terjadi karena tidak ada sosok yang bersih di elite politik. Semua memegang kartu dosa yang lain. Untuk meredam gejolak sosial 250juta rakyat, pegawai negeri juga dimanjakan. Akibatnya dana yang harusnya dinikmati rakyat untuk pembangunan terpaksa dialokasikan untuk mengelola kepuasan pemain politik.
Kadang ada tokoh yang bersih yang muncul dan lewat namun sistem politik tidak mengijinkan mereka masuk. Mereka hanya sebagai prestasi untuk menghibur rakyat. Jabatan pun tidak tinggi, jauh dari pusat kekuasaan dan dapat dihancurkan kapan saja. Lagipula, banyak yang hanyalah pencitraan, untuk komoditas politik karena dipercaya rakyat.
Tidak ada ceritanya sosok bersih mampu menerobos sistem politik Indonesia. Sampai sesuatu yang mustahil terjadi.
Seorang capres yang sebenarnya sudah no.1 di polling merasa galau. Karena sering menyaksikan akrobat politik, ia kuatir posisinya belum aman, apalagi catatan sejarah yang kelam. Dia harus melakukan sesuatu untuk merebut hati rakyat saat Pilpres nanti. Cara yang dahsyat dan instan adalah mendatangkan superstar yang bisa merebut hati rakyat.
Dan mujizat itu pun terjadi. Seperti Indonesia Idol, tiba-tiba saja 2 putra terbaik bangsa muncul di panggung politik ibukota, pusat kekuasaan melewati semua filter politik yang ada. Tanpa capres tadi, mustahil mereka berdua dapat tampil.
Mengapa ini bisa terjadi? Mereka berdua dianggap ‘aman’. Jokowi adalah pengusaha, bukan sosok yang ambisius. Jadi Gub. Jateng saja PDIP tidak mendukungnya. Ahok apalagi. Triple minoritas Tionghoa-Kristen-Non.Jawa. Aman.
Jika kalah melawan koalisi raksasa di belakang Foke, rakyat yang tidak puas akan membalas dengan memilih capres tersebut di Pilpres nanti. Menang-kalah, sang capres tetap menang. Win-Win.
Ternyata Jokowi & Ahok menang. Rakyat Jakarta mencintai dua pemimpin baru ini. Sempurna. Semua berjalan sesuai rencana sang Capres. Hanya saja ternyata Jokowi & Ahok memiliki paduan keberanian, kecerdasan dan hati yang sampai saat ini, tidak bisa dibeli. Kompak lagi berdua. Namun okelah, bisa apa sih dua orang melawan Pemprov Jakarta?
Para politikus Indonesia tidak sadar siapa yang mereka hadapi.
Jokowi dan Ahok ternyata kreatif dan cerdas. Mereka memiliki strategi yang tidak di-mengerti para politikus yang hanya jago mengatur proyek dan deal.
Keresahan mulai terjadi. Dapur, bobrok Pemprov DKI satu-persatu dibuka dan ditelanjangi.
Dengan YouTube dan blusukan, pengaruh media politik tidak dapat lagi digunakan untuk menggiring opini. Keran yang deras mulai macet. Ancaman mulai terlihat.
Seperti biasa, pasukan kegelapan pun diturunkan. Namun hasilnya luar biasa. Siapa pun yang menyerang Jokowi Ahok pasti dihabisi rakyat. Parpol pun dilema. Mau melawan, Pemilu sudah dekat. Siapa pun yang bergerak mulai melawan, lawan politik nya yang menikmati.
Dukungan rakyat makin tak terbendung. Beribu sukarelawan muncul, menjadi corong di seluruh negeri yang mewartakan harapan baru. Bagaimana mungkin melawan relawan tak berbayar alias gratis? Pengaruh Jokowi-Ahok berkembang seperti virus. Jokowi-Ahok baru mulai bermunculan. Ditambah politikus yang ‘lebih bersih’ dengan jeli membaca situasi dan mengikuti gerbong. Tiba-tiba saja aturan permainan berubah. Terbalik. Parpol sekarang tidak powerful lagi. Pemilihan Langsung yang tadinya untuk berbagi kekuasaan menjadi ancaman mematikan.
Akhirnya tibalah saat itu. Ibu Mega tergerak dan melihat harapan baru, walaupun pahit karena bukan berasal dari trah Soekarno. PDIP mendukung Jokowi menjadi capres.
Namun elite politik masih melihat Jokowi sebagai salah satu dari mereka. Kasarnya, nanti nego-nego paling lebih mahal. Lagi-lagi mereka salah. Jokowi bukan pemain politik yang biasanya mereka hadapi. Amien Rais yang awalnya menggertak akhirnya mencoba memasangkan Jokowi dengan Hatta. ARB yang berpikir menjadi kunci Jokowi vs Prabowo juga kecele. Jokowi hanya mau ‘Tanpa Syarat’. Dia tidak mau disandera seperti SBY. (Catatan. Meskipun secara realitas Tanpa Syarat itu tidak mungkin 100%, namun Jokowi memegang kontrol jauh melebihi SBY)
Kepanikan mencapai puncaknya. Untuk pertama kali, elite-elite yang merasa terancam bergabung dalam KMP. Mungkin anda bisa membayangkan sebesar apa kepanikan mereka sampai mau bergabung dengan lawan-lawan mereka sendiri. UU MD3 dalam hitungan hari dikebut untuk menghadang Jokowi nanti.
Jokowi dan Ahok adalah ancaman besar bagi kekuatan jahat yang selama ini berkuasa di Indonesia. Eksekutif, Legislatif dan jajaran pemerintahan mengelola dana 1,850 Trilyun (APBN 2014) dan memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi market 8.600 Trilyun (GDP resmi tahunan 2014). Dana sebesar itu yang biasa di-manipulasi satu persatu dibuka ke publik secara transparan. Jika hal ini berlangsung terus, bisa dipastikan mereka tidak akan bisa mendapat bagian lagi.
Sekedar cerita, Ahok pernah mendapat tawaran dana sosial yang sangat besar dari para bos. Namun Ahok meminta mereka mengerjakan proyeknya sendiri karena.. bila masuk kas Pemprov bisa nunggu 3-tahun lagi sampai dana itu bisa digunakan. (itu pun kalo bisa). Saya bergidik membayangkan kengerian anak-2 nya saat melihat ribuan orang yang ingin menghabisi ayahnya. Semua itu hanya karena sang ayah mencintai Indonesia.
Di YouTube, saya melihat Presiden Indonesia yang kurus, tidak gagah & berwibawa ala SBY. Dengan bahasa Inggris seadanya, terbata-bata dia berusaha mencari pendanaan Luar Negeri karena sadar tidak bisa mengandalkan dana APBN yang harus melewati KMP.
Jika ada yang masih menuduh Jokowi pencitraan atau mempermasalahkan ‘santun’-nya Ahok, mungkin memang itulah karakter bangsa ini.
Salam Indonesia Raya!
Ini bukan berita Rumah AHOK Kebakaran tapi ini berita tentang Seorang remaja yang tewas terbakar di rumah di Jalan Cipete VII, No.87 B, Cilndak, Jakarta Selatan. Sementara seorang lainnya harus menjalani perawatan karena luka bakar yang dideritanya.
Kapolsek Cilandak Kompol Moch Safi'i mengatakan, rumah yang terbaar adalah milik dari pasangan dokter, yakni dr Utami Purbasari (49), dan dr Yongi Priambodo Dokter di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Kebakaran yang terjadi pada Minggu (17/4) pukul 01.00 WIB tersebut menewaskan putra mereka Rifki Gilang Arsada (17), saat tertidur di lantai dua. Sedangkan putrinya yang berusia 19 tahun, Mahasiswi Kedokteran di Universitas Indonesia, mengalami luka bakar.
"Putranya tidak berhasil menyelamatkan diri, sementara putrinya mengalami luka bakar namun tidak terlalu serius," katanya di Jakarta.
Dia melanjutkan, api diduga berasal dari lantai dua saat lingkungan sekitar sedang mengalami mati lampu. Diduga ada yang menyalakan lilin, namun karena sudah malam maka lilin tersebut menyambar hingga terjadi kebakaran.
"Kami masih menyelidiki penyebab utamanya, saat ini tim dari puslabfor sudah melakukan pemeriksaan," ujarnya.
Sementara, Agung, tetangga korban menuturkan, saat kejadian tersebut dr Utami berteriak kalau anaknya masih di kamar. "Ada suara ledakan seperti petasan," jelasnya.
Namun, Rifki yang tertidur tidak berhasil diselamatkan. Sementara, putrinya Fatira Ratri Audita (19), berhasil diselamatan. Atas kejadian tersebut, Polsek Cilandak, memeriksa saksi-saksi, mendata korban meninggal, dan luka-luka serta membawa jenazah korban ke RS Fatmawati untuk divisum.
Sedangkan di lokasi kejadian di pasangi garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. "Korban meninggal sudah dimakamkan di TPU Jeruk Purut," tegasnya.
Bernibob.xyz - Satu banguan Gereja di kasawan Pacuan Kuda Pulomas, Jakarta Timur rencana akan ikut digusur oleh PT Pacuan Kuda Pulomas. Meski demikian, salah seorang warga menjelaskan bahwa Gereja Protestan Minahasa itu masih belum jelas.
"Nah, gereja juga kena. Yang jadi masalah ini gereja. Pihak mereka (PT Pacuan Kuda Pulomas) belum ada pergantian apapun mengenai pergantian tempat ibadah. Ada tempatnya juga enggak, sampai sekarang dia enggak mau memperhatiin. Dia enggak mau tau," seru Richard, warga Pacuan Kuda Pulomas, Jumat (15/4/2016).
Pihak pengurus Gereja Protestan Minahasa, kata Richard, telah menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kantornya. Namun saat ditemui, Ahok juga bingung mengenai penggusuran tersebut.
Ahok menyatakan bahwa tempat ibadah nasrani tersebut tidak akan digusur. Selain itu, lanjut Richard, surat peringatan yang dikeluarkan tidak mencantumkan nama Gubernur dan Wali Kota Jakarta Timur.
"Enggak ada paraf Gubernur apalagi Wali Kota Jakarta Timur. Cuma tulisan tembusannya saja," ungkapnya.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa pihak dari RT dan RW tidak pernah menemui warga pacuan kuda tersebut. "Ketua RT enggak pernah ngomong," serunya.
Sebagai informasi, kawasan pacuan kuda Pulomas di Pulogadung, Jakarta Timur, akan digusur akibar dampak pengembangan sarana olahraga equestrian (lompat kuda) untuk kepentingan ASEAN Games 2018.
Bernibob.xyz - Rapat koordinasi terbatas antara pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memutuskan reklamasi Teluk Jakarta dihentikan.
“Untuk sementara kita minta dihentikan moratorium reklamasi Teluk Jakarta,” kata Menko Maritim, Rizal Ramli dalam konferensi pers yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Situ Nurbaya dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Jakarta, Senin (18/04/2016).
Reklamasi yang diizinkan oleh Pemerintah Provinsi DKI masih memiliki celah hukum yang bisa diperdebatkan. Banyak interpretasi dan pendapat yang bisa membenarkan dan menyalahkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
“Reklamasi ada bolong-bolong dalam UU No 27 Tahun 2017 lalu revisi juga Tahun 2014 dan Perpres 2012. Kalau kita bahas tidak selesai-selesai,” tandas Rizal.
Dalam menyelesaikan polemik dan dasar hukum reklamasi Teluk Jakarta, semua lembaga harus mengikuti hierarkinya.
“Nomenklatur yang lama dikalahkan UU terbaru kecuali ada hal urgent,” kata Rizal.
Selanjutnya, untuk memperjelas kelanjutan proyek, akan ada komite gabungan untuk mencari solusi keberlangsungan reklamasi Teluk Jakarta.
Bernibob.xyz - Pemerintah Jokowi-JK belum memastikan kapan akan merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru. Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, menjamin pelaksanaan seleksi CPNS ke depan bersih dan bebas KKN.
"Dengan menggunakan sistem CAT, seleksi CPNS akan berlangsung transparan dan objektif. Kami jamin tidak ada KKN, tidak ada bayar-bayaran," ujar Yuddy saat berdiskusi dengan para peserta simulasi Computer Asissted Test (CAT) di Kampus UNPAD Jatinangor seperti dikutip dari situs kementerian, Senin (18/4).
Yuddy menegaskan, di era pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada yang bisa masuk menjadi CPNS dengan cara nitip. "Dulu ada istilah titipan pejabat, sekarang tidak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan bisa nitip, bohong itu."
Acara yang dihadiri Yuddy sekaligus merupakan reuni akbar dan musyawarah besar alumni UNPAD. Dia berpesan agar momentum ini dimanfaatkan para alumni untuk membangun kebersamaan.
Menurut Yuddy, di tingkat internasional posisi UNPAD ada di peringkat 700 an, sedangkan di tingkat nasional berada di peringkat 10.
"Tugas kita semuanya untuk mewujudkan UNPAD menjadi world class university," ungkapnya sembari menutup perbincangan.
Bernibob.xyz - Beredar pesan standar operasional prosedur (SOP) bagi pendukung Gubernur DKI Jakara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membela mati-matian di dunia maya terkait kasus Sumber Waras. Dalam pesan yang beredar itu, Ahok harus dibuat imej baik dan selalu benar. Bahkan, harus menyerang sosok yang menyerang Ahok.
Pesan tersebut beredar luas di media sosial. Awalnya berawal dari capture grup WhatsApp namun telah tersebar salinannya. Belum terkonfirmasi apakah pesan tersebut berasal dari relawan Ahok atau bukan.
Ahok yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu jika ada SOP untuk membela dirinya itu. Ahok bahkan tampak santai menanggapi.
"Enggak tahu saya. Enggak usah ditanggepin. Biarin saja lah, sudah terlalu banyak soal Sumber Waras kau tinggal baca aja," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/4).
Adapun prosedur tersebut sebagai berikut:
1. Tanamkan persepsi bahwa Ahok adalah orang baik yang punya niat baik; sediakan pelayanan kesehatan masyarakat dalam penyakit kanker, visioner, dan lain-lain.
2. Tanamkan persepsi bahwa Ahok adalah sosok yang didukung penuh rakyat, tidak saja di Jakarta tetapi di daerah-daerah lain di Indonesia. Ahok adalah aset bangsa di masa depan sehingga tidak layak untuk dijatuhkan namanya.
3. Munculkan keraguan soal lokasi tanah (Kiyai Tapa atau Tomang) jika didebat soal harga tanah dan NJOP.
4. Gunakan strategi umum blaming game dengan cara menjatuhkan kredibilitas pihak-pihak yang berseberangan (BPK ketuanya tersangkut Panama Papers, Efinal kasus di Dinas Pemakaman, DPRD maling teriak maling dsb) agar muncul keraguan soal motif dan kesahihan data.
5. Bawa persepsi bahwa kasus Sumber Waras bukan soal penegakan hukum tapi gerakan politisasi hukum jelang pilkada 2017 dengan tujuan mengganjal Ahok.
6. Jangan terbawa dan larut pada penjelasan yang terlalu bersifat teknis dan malas mendengarkan data. Arahkan ke penjelasan-penjelasan logika sederhana bahwa Ahok tidak mungkin terkait Sumber Waras.
7. Dalam kasus tertentu pancing dengan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu emosi publik dan lawan debat sehingga perdebatan menjadi tidak fokus. Demikian agar menjadi panduan.
Bernibob.xyz - Pemerintah dan Komnas HAM menggelar simposium nasional bertajuk 'Membedah Tragedi 1965 dari Aspek Kesejarahan'. Simposium ini sempat ditolak sekelompok orang, namun panitia tetap melanjutkan acara.
Pantauan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016) lokasi acara dikawal ketat aparat kepolisian. Pengamanan ini untuk mengantisipasi aksi penolakan.
"Jumlah personel dari Sabhara ada 3 kompi dan dari Brimob 1 kompi. Satu kompi ada 75 orang," kata salah seorang personel Sabhara Polda Metro Jaya di lokasi.
Sementara itu acara tetap berlangsung aman dan sudah memasuki sesi diskusi. Sebelumnya dalam sambutan pembukaan, Menko Polhukam Luhut Panjaitan menegaskan bahwa acara ini tak terkait ideologi PKI.
"Banyak reaksi yang menyebut acara simposium ini dipengaruhi oleh PKI. Tapi saya katakan sekali lagi, ini harus jernih melihat ini. Kita bangsa besar harus berani mengakui sejarah," kata Luhut.
Bernibob.xyz - Forum Muktamar VIII PPP yang berlangsung di Jakarta akhirnya telah selesai memilih ketua umum. Hasilnya, Romahurmuziy terpilih lagi sebagai ketua umum melalui musyawarah mufakat atau aklamasi.
Proses pemilihan itu diawali dengan drama voting. Yang divoting adalah dua item: 1. Pemilihan ketua umum digelar aklamasi sesuai tata tertib yang disiapkan panitia; 2. Ketum dipilih lewat mekanisme voting.
Seluruh peserta melalui DPW setuju aklamasi untuk menentukan ketua umum. Hanya beberapa orang bersama elite kubu Djan yang hadir, yaitu Epyardi Asda, yang menolak aklamasi lalu keluar forum.
Setelah setuju aklamasi, spontan peserta meneriakkan nama Romahurmuziy (Romi) untuk menjadi ketua umum. Pimpinan sidang, Suharso Monoarfa lalu memanggil Romi untuk maju, menanyakan kesediaan Romi.
"Apakah betul saudara-saudara mempercayai saya sebagai ketua umum partai?" tanya Romi di Muktamar yang digelar di Asrama Haji, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).
"Betull...!!!" teriak peserta Muktamar kompak.
"Saya sudah terlibat dalam konflik satu setengah tahun, apakah saudara bersedia saya jadi ketua umum yang sesungguhnya?" tanya Romi lagi.
"Bersedia..!! Siap..!!" sahut peserta lagi.
Romi lalu meminta agar Muktamar PPP ke-VIII tidak dianggap sebagai fotokopi Muktamar PPP di Surabaya. Romi juga berharap agar Muktamar ini sungguh-sungguh mengakhiri konflik PPP.
Tok! Suharso mengesahkan Romi sebagai ketua umum sekaligus ketua formatur. Disahkan juga aggota formatur yang di dalamnya ada istri Suryadharma Ali.
Romahurmuziy Pecat Haji Lulung
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Romahurmuziy memecat Lulung Abraham Lunggana atau dikenal Haji Lulung dari jabatan Ketua Pengurus Harian DPW PPP DKI Jakarta.
Pemecatan Haji Lulung tertuang dalam surat keputusan (SK) Nomor 005/SK/DPP/W/X/2014.
"Memberhentikan saudara H. Lulung AL, SH dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta," begitu bunyi SK tersebut.
SK pemberhentian Haji Lulung dikeluarkan DPP PPP pada 30 Oktober 2014 dan ditandatanggani Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Aunur Rofiq.
Dalam SK tersebut dijelaskan, Haji Lulung dianggap melanggar AD/ART PPP dengan melakukan tindakan indisipliner. Atas dasar itulah, DPP PPP mengeluarkan tindakan administrasi partai berupa pemberhentian.
Sekjen DPP PPP, Aunur Rofiq, enggan membicarakan hal itu. "Kami belum bisa memberikan keterangan soal itu. Jangan sampai ada rumor menjadi berita. Kami belum bisa memberikan keterangan," katanya saat dikonfirmasi.
Namun, ia menegaskan bahwa pasca Muktamar PPP yang diselenggarakan di Surabaya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah memutuskan Romahurmuziy adalah Ketua Umum PPP yang resmi.
"Pak SDA kan sudah bukan Ketum lagi semenjak PPP Mukmatar di Surabaya, artinya sudah gugur SDA. Jadi otomatis jaringan PPP selain Muktamar Surabaya itu melawan hukum," terangnya.
Ahok Ungkap Rencana Elite PPP "Recall" Lulung dari DPRD
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terkejut atas rencana Abraham "Lulung" Lunggana mundur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Bahkan, Basuki menceritakan rencana Sekjen PPP versi Muktamar Bandung, Romahurmuziy (Romi), yang akan me-recall (penggantian antar-waktu) Lulung dari DPRD DKI.
"Mungkin dia sudah merasa Romi sudah akan bisa menjadi ketua umum PPP kali. Kalau Romi ketum PPP, Lulung pasti di-recall," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (4/3/2016).
Basuki mengaku sudah pernah melihat surat pengajuan recall Lulung oleh Romi.
"Bener lho, dulu mereka (Romi) pernah masukin surat. Isinya me-recall Lulung dari DPRD," kata Basuki.
Juru Bicara DPP PPP, Arsul Sani, sebelumnya mengatakan, partainya tidak akan terpengaruh dengan ancaman Lulung yang mengaku akan keluar dari partai berlambang Kakbah itu.
Meski demikian, hingga kini, partainya masih fokus dengan proses islah antara PPP hasil Muktamar Surabaya dan PPP hasil Muktamar Jakarta.
Kemenkumham kembali mengesahkan PPP hasil Muktamar Bandung yang diketuai Suryadharma Ali.
Di sisi lain, Lulung menyatakan akan keluar sari keanggotaan PPP jika partainya mendukung Basuki dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"(Kalau PPP mendukung Ahok) mending gue mundur," kata Lulung.(detik.com, okezone.com & Kompas.com)
Sebelumnya pada 29 Apr 2015 PPP mengancam Lulung akan di pecat jika Lulung terbukti Korupsi,berikut kami rangkum dari republika.
Jika Jadi Tersangka Korupsi, Lulung akan Dipecat
Ketua DPP PPP Bidang OKK Isa Muchsin menegaskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan segera memberhentikan kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Mabes Polri.
Hal ini terkait penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).
"Hal yang sama kita perlakukan kepada kader-kader PPP yang menjadi tersangka korupsi, langsung diberhentikan. Tidak ada kompromi buat koruptor di PPP," kata Ketua DPP PPP Bidang OKK Isa Muchsin di Jakarta, Rabu (29/4).
Sebelumnya penyidik Mabes Polri telah melakukan penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).
Menurut Isa partainya mendukung penuh pemberantasan korupsi, termasuk yang diduga melibatkan kadernya. Isa Muchsin menambahkan, pihaknya mempersilahkan penyidik mengusut tuntas kasus tersebut.
Menurut Isa, PPP sama sekali tidak kompromi terhadap koruptor.
Bahkan, lanjut dia, DPP PPP pun berani memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan ketua umum karena tersangkut korupsi di KPK. Mantan Sekjen PB PMII ini pun menambahkan, PPP sebagai parpol berbasis agama sangat menjunjung gerakan moral.
Karena itu, perilaku oknum yang merusak citra partai langsung dikeluarkan. Isa pun meyakini kebenaran gerakan moral yang digencarkan di internal PPP dan akan mendapat dukungan publik. "Setelah SDA ditahan KPK, maka semakin menegaskan sikap DPP PPP pada 9 September sudah benar, bahwa tersangka korupsi harus diberhentikan dari partai," katanya.(antara)
Jika membaca dan meneliti ini adakan indikasi kemungkinan Lulung "terindikasi" kasus korupsi sehingga Partainya harus memecat Lulung?
Bernibob.xyz - Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menjadi salah satu orang yang garang dan meragukan keberhasilan Ahok, mencalonkan diri sebagai guberbur melali jalur independen. Selain mengatakan bahwa dukungan yang dikumpulkan oleh Teman Ahok hanya 'omong doang', bahkan Habiburokhman berani sesumbar akan terjun dari Monas jika memang KTP untuk Ahok memenuhi syarat maju independen. Janji itu ia sampaikan melalui akun twitternya @habiburokhman, beberapa waktu lalu.
"Saya berani terjun bebas dari Puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon #KTPdukungAhokcumaomdo???" tulis Habiburokhman. Saat dikonfirmasi ia pun mengaku memang ucapannya sendiri dan bisa dirinya siap mempertanggungjawabkannya.
Untuk diketahui, sebagai syarat bagi seorang calon maju independen di Pilgub DKI harus sudah mengantongi sekitar 525 ribu KTP. Adapun dalam situs web Teman Ahok, data KTP yang berhasil dikumpulkan sudah mencapai 519 ribu lebih. Salah satu penggagas Teman Ahok, Singgih Widyastomo menuturkan jika dihitung rata-rata pendataan per hari, besok mereka sudah akan melebihi batas yang disyaratkan.
Bahkan saking sibuknya relawan Teman Ahok sampai tidak sadar bahwa jumlah KTP per-hari ini, Senin (11/4) telah mencukupi syarat minimum maju melalui jalur independen. Persis Hanya dalam waktu 1 bulan sejak pengumpulan ulang KTP Ahok-Heru.
Pengguna media sosial pun beramai-ramai tagih janji Habiburokhman untuk terjun bebas dari monas. Politisi gerindra itu bahkan sudah disiapkan pemprov DKI ambulan jika ingin memenuhi janjinya."Hari Ini Syarat Dukungan Data KTP untuk Ahok-Heru Terpenuhi, Jadi terjun bebas dari ujung monas bung?," apa HOAX doang? ujar akun @Salafu_din
"Kalo orang itu benar-benar berani terjun dari monas. dia benar-benar anak yang bisa jaga nama baik orang tuanya. Kalo ingkar janji bukan dia saja yang malu, tapi orang tuanya juga ikut malu. Karna punya anak seorang pembohong yang enggak bisa dipegang janjinya terhadap rakyat," kata akun Hendy Lim.
Selain ditagih melalui berbagai status cibiran, gambar-gambar kocak yang menagih agar politisi Gerindra itu menpati janjinya ramai bermunculan di media sosial. Berikut foto-fotonya:
1. Ini dia yang namanya Habiburokhman
2. Jangan di bully ya
3. Mulutmu harimaumu
4. Janji adalah hutang lho, tapi enggak tau deh janji politisi
Sumber [https://www.brilio.net/politik/ktp-dukungan-terpenuhi-habiburokhman-ditagih-loncat-dari-monas-160411q-splitnews-1.html]
Bernibob.xyz - Ahmad Dhani selama ini banyak bicara dan berkoar-koar mengincar kursi DKI-1. Namun entah mengapa kini dia menurunkan targetnya menjadi kursi DKI-2.
"Masing-masing partai kan juga akan survei siapa yang pantas jadi gubernur dan siapa yang jadi wagub. Sejauh ini saya calon wagub paling seksi," ujar Dhani dengan gaya ceplas-ceploasnya usai menghadiri peresmian Posko Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan Pemotongan Tumpeng Syukuran KPK Telah Berani Panggil Ahok di Jl Imam Bonjol No 44, Jakarta Pusat, Rabu (14/4/2016).
Foto: Ahmad Dhani cs gelar syukuran sekaligus peresmian Posko ACTA (Chico/detikcom)
Dhani mengatakan dia sudah bertemu dengan semua pimpinan partai. Meski demikian, ia belum dapat memastikan parpol apa yang bakal dijadikan kendaraannya untuk Pilgub DKI 2017.
"Ya saya sudah ketemu dan berhubungan dengan semua pimpinan partai. Intinya masih nunggu proses dari parpol-parpol, kan semua pakai proses, kayak survei dan lain-lain," dalihnya.
Mengenai jumlah KTP untuk Ahok yang sudah mencapai syarat calon independen, Dhani enggan memusingkannya. Sebab menurut Dhani hingga saat ini tidak ada partai Islam yang mendukung Ahok.
"Ahok mau maju juga enggak ada masalah, yang penting Ahok enggak maju dengan partai Islam saja yang bisa saya pastikan. Kemarin kan dia mengklaim bahwa PAN dan PKB dukung, buktinya kan enggak. Berarti nih Ahok memang senangnya asal klaim dan asal ngomong. Buktinya sampai detik ini belum ada satu pun partai Islam yang mendukung Ahok," kata Dhani.
"Semua partai Islam masih menjadikan Al Quran sebagai pedoman, alhamdulillah," pungkasnya.
Di lokasi yang sama, Eggi Sudjana yang menjadi salah satu anggota ACTA mengungkapkan ada 3 hal penting yang mendasari diresmikannya posko tersebut. Pertama, adanya keraguan Ahok terhadap hasil pemeriksaan BPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras.
Pihaknya berencana segera beraudiensi dengan BPK. "Kita melihat perkembangan terakhir dari pemeriksaan Ahok kemarin itu yang mengaitkan dengan menyatakan BPK itu ngaco. Nah untuk ini besok kita akan audiensi dengan BPK, malah hari ini audiensinya," kata Eggi.
Kedua, pihaknya juga bakal menyurati KPK untuk menyatakan keprihatinan advokat terhadap status Ahok. Terakhir, mereka ingin berdialog dengan MUI dalam waktu dekat.
Bernibob.xyz - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan mengkaji kebijakan mengenai pelarangan peredaran minuman beralkohol di minimarket.
"Apakah DKI akan tetap melarang peredaran minol di minimarket? Ya kita akan kaji. Karena menurut saya, selama ini enggak ada orang mati karena minum bir," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Malah, Ahok khawatir banyaknya kemungkinan peredaran miras ilegal, dan oplosan gara-gara larangan peredaran minol di minimarket.
Tanggapan Ahok terkait aturan Perdirjen Dagri No.4/2015 merupakan yang baru tersebut merupakan aturan turunan dari Permendag No. 6/2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.
Namun, belum genap setahun berlaku, Permendag No.6/2015 itu, kini masuk dalam paket deregulasi, yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah guna mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus daya saing industri dan merangsang investasi.
Dalam daftar kebijakan tersebut dinyatakan bahwa nantinya akan dibuat Perdirjen Dagri yang akan merevisi Perdirjen Dagri No.4/2015.
Bernibob.xyz - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok memenuhi panggilan KPK. Ahok datang dengan membawa setumpuk dokumen terkait pembelian lahan di Sumber Waras.
Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Akbar Faizal menyakini bahwa Ahok tidak terlibat dalam kasus Sumber Waras. Bahkan, dirinya meminta BPK untuk mengkaji ulang laporan temuan tersebut.
"Bisa saja terjadi. Makannya saat BPK melaporkan tadi itu ada beberapa yang bertanya, termasuk saya tentang mekanisme dan akurasi dari laporan yang dilakukan BPK. Maka kemudian, bila Pak Ahok mengatakan itu perlu memang diuji kredibilitas laporan itu," ujar Akbar di Jakarta, Selasa (12/4).
Menurutnya, bukan rahasia lagi lahan di Sumber Waras menjadi alat permainan antara pihak BPK dan pemerintah daerah.
"Permainan cincai-cincailung itu antara petugas BPK dan pemerintah daerah, sering sekali saya dengar itu terjadi," jelas dia yang dalam Pilgub DKI 2017 mendukung Ahok.
Untuk itu, dirinya menyarankan agar kasus ini dapat diserahkan melalui proses pengadilan.
"Saya tidak ngerti mekanismenya. Paling di pengadilan. Kalau memang Pak Ahok merasa laporan yang dibuat BPK tidak benar, ya ajukan ke Pegadilan Tata Usaha Negara," jelas dia.
Sebelumnya, dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK, Pemprov DKI Jakarta dinilai salah dalam menentukan patokan harga jual objek pajak (NJOP). Sehingga nilai yang dibayarkan Pemprov DKI dinilai mengalami penggelembungan.
Bernibob.xyz - Mantan Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Binjai Barat, Mardiatos Tanjung (33), digerebek warga di rumahnya di Jalan Gatot Soebroto, Lingkungan 1, Kelurahan Sukaramai, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara. Penyuluh Kemenag yang juga seorang dosen ini didapati sedang berduaan dengan seorang perempuan.
Warga menggerebek rumah berbentuk ruko yang juga dijadikan warnet dan lokasi terapi ruqyah (metode pengobatan dengan membacakan sesuatu pada pasien) itu, Senin (11/4) sekitar pukul 17.00 WIB. Penggerebekan ini dilakukan setelah beredarnya informasi, Mardiatos menyimpan seorang perempuan yang bukan istri di rumahnya itu. Namun saat warga datang, Mardiatos bersikeras tidak menyembunyikan perempuan di rumahnya.
"Jangan seenaknya menuduh, mana ada saya sembunyikan perempuan, apalagi selingkuh," kata pria jebolan Universitas Al Azhar Kairo ini.
Warga bersama kepala lingkungan setempat tidak begitu saja percaya. Mereka naik ke lantai 2 ruko.
Benar saja, seorang perempuan berambut panjang dan berkulit putih ditemukan di sana. Dia diduga sengaja disembunyikan di kamar mandi atau WC.
Mardiatos langsung menahan pintu kamar mandi sembari menghunus sebilah pisau. Pria berkacamata ini berdalih, perempuan itu merupakan orang yang membantunya memasak dan mencuci pakaian sejak dia ditinggal pergi istrinya.
Terus diinterogasi warga, Mardiatos mengubah pengakuannya. Dia menyatakan, perempuan itu adalah tunangannya.
"Saya akan menikahi dia," kata Mardiatos sambil terus bertahan di pintu kamar mandi.
Dia akhirnya bersedia mengeluarkan perempuan itu dari kamar mandi setelah personel Polsek Binjai Barat tiba dan melakukan pendekatan. "Keduanya kami bawa dulu ke Polsek untuk dimintai keterangan," kata Kanit Reskrim Polsek Binjai Barat Ipda Junaedi.
Mardiatos diketahui sudah memiliki istri bernama Arfina Muharni (39). Pasangan ini dikaruniai seorang anak berusia 7 tahun.
Sang istri, Arfina, turut datang ke lokasi penggerebekan. Dia mengaku curiga suaminya selingkuh sejak lama sehingga memilih pergi meninggalkannya. "Saya curiga dia selingkuh sejak 2012," katanya.
