Terbongkar Sudah, Alasan Pemecatan Haji Lulung

Bernibob.xyz - Forum Muktamar VIII PPP yang berlangsung di Jakarta akhirnya telah selesai memilih ketua umum. Hasilnya, Romahurmuziy terpilih lagi sebagai ketua umum melalui musyawarah mufakat atau aklamasi.

Proses pemilihan itu diawali dengan drama voting. Yang divoting adalah dua item: 1. Pemilihan ketua umum digelar aklamasi sesuai tata tertib yang disiapkan panitia; 2. Ketum dipilih lewat mekanisme voting.

Seluruh peserta melalui DPW setuju aklamasi untuk menentukan ketua umum. Hanya beberapa orang bersama elite kubu Djan yang hadir, yaitu Epyardi Asda, yang menolak aklamasi lalu keluar forum.

Setelah setuju aklamasi, spontan peserta meneriakkan nama Romahurmuziy (Romi) untuk menjadi ketua umum. Pimpinan sidang, Suharso Monoarfa lalu memanggil Romi untuk maju, menanyakan kesediaan Romi.

"Apakah betul saudara-saudara mempercayai saya sebagai ketua umum partai?" tanya Romi di Muktamar yang digelar di Asrama Haji, Jakarta, Sabtu (9/4/2016).

"Betull...!!!" teriak peserta Muktamar kompak.

"Saya sudah terlibat dalam konflik satu setengah tahun, apakah saudara bersedia saya jadi ketua umum yang sesungguhnya?" tanya Romi lagi.

"Bersedia..!! Siap..!!" sahut peserta lagi.

Romi lalu meminta agar Muktamar PPP ke-VIII tidak dianggap sebagai fotokopi Muktamar PPP di Surabaya. Romi juga berharap agar Muktamar ini sungguh-sungguh mengakhiri konflik PPP.

Tok! Suharso mengesahkan Romi sebagai ketua umum sekaligus ketua formatur. Disahkan juga aggota formatur yang di dalamnya ada istri Suryadharma Ali.

Romahurmuziy Pecat Haji Lulung

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Romahurmuziy memecat Lulung Abraham Lunggana atau dikenal Haji Lulung dari jabatan Ketua Pengurus Harian DPW PPP DKI Jakarta.

Pemecatan Haji Lulung tertuang dalam surat keputusan (SK) Nomor 005/SK/DPP/W/X/2014.

"Memberhentikan saudara H. Lulung AL, SH dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta," begitu bunyi SK tersebut.

SK pemberhentian Haji Lulung dikeluarkan DPP PPP pada 30 Oktober 2014 dan ditandatanggani Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Aunur Rofiq.

Dalam SK tersebut dijelaskan, Haji Lulung dianggap melanggar AD/ART PPP dengan melakukan tindakan indisipliner. Atas dasar itulah, DPP PPP mengeluarkan tindakan administrasi partai berupa pemberhentian.

Sekjen DPP PPP, Aunur Rofiq, enggan membicarakan hal itu. "Kami belum bisa memberikan keterangan soal itu. Jangan sampai ada rumor menjadi berita. Kami belum bisa memberikan keterangan," katanya saat dikonfirmasi.

Namun, ia menegaskan bahwa pasca Muktamar PPP yang diselenggarakan di Surabaya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah memutuskan Romahurmuziy adalah Ketua Umum PPP yang resmi.

"Pak SDA kan sudah bukan Ketum lagi semenjak PPP Mukmatar di Surabaya, artinya sudah gugur SDA. Jadi otomatis jaringan PPP selain Muktamar Surabaya itu melawan hukum," terangnya.

Ahok Ungkap Rencana Elite PPP "Recall" Lulung dari DPRD

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terkejut atas rencana Abraham "Lulung" Lunggana mundur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bahkan, Basuki menceritakan rencana Sekjen PPP versi Muktamar Bandung, Romahurmuziy (Romi), yang akan me-recall (penggantian antar-waktu) Lulung dari DPRD DKI.

"Mungkin dia sudah merasa Romi sudah akan bisa menjadi ketua umum PPP kali. Kalau Romi ketum PPP, Lulung pasti di-recall," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (4/3/2016).

Basuki mengaku sudah pernah melihat surat pengajuan recall Lulung oleh Romi.

"Bener lho, dulu mereka (Romi) pernah masukin surat. Isinya me-recall Lulung dari DPRD," kata Basuki.

Juru Bicara DPP PPP, Arsul Sani, sebelumnya mengatakan, partainya tidak akan terpengaruh dengan ancaman Lulung yang mengaku akan keluar dari partai berlambang Kakbah itu.

Meski demikian, hingga kini, partainya masih fokus dengan proses islah antara PPP hasil Muktamar Surabaya dan PPP hasil Muktamar Jakarta.

Kemenkumham kembali mengesahkan PPP hasil Muktamar Bandung yang diketuai Suryadharma Ali.

Di sisi lain, Lulung menyatakan akan keluar sari keanggotaan PPP jika partainya mendukung Basuki dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"(Kalau PPP mendukung Ahok) mending gue mundur," kata Lulung.(detik.com, okezone.com & Kompas.com)

Sebelumnya pada 29 Apr 2015 PPP mengancam Lulung akan di pecat jika Lulung terbukti Korupsi,berikut kami rangkum dari republika.

Jika Jadi Tersangka Korupsi, Lulung akan Dipecat

Ketua DPP PPP Bidang OKK Isa Muchsin menegaskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan segera memberhentikan kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Mabes Polri.

Hal ini terkait penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

"Hal yang sama kita perlakukan kepada kader-kader PPP yang menjadi tersangka korupsi, langsung diberhentikan. Tidak ada kompromi buat koruptor di PPP," kata Ketua DPP PPP Bidang OKK Isa Muchsin di Jakarta, Rabu (29/4).

Sebelumnya penyidik Mabes Polri telah melakukan penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

Menurut Isa partainya mendukung penuh pemberantasan korupsi, termasuk yang diduga melibatkan kadernya. Isa Muchsin menambahkan, pihaknya mempersilahkan penyidik mengusut tuntas kasus tersebut.

Menurut Isa, PPP sama sekali tidak kompromi terhadap koruptor.

Bahkan, lanjut dia, DPP PPP pun berani memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan ketua umum karena tersangkut korupsi di KPK. Mantan Sekjen PB PMII ini pun menambahkan, PPP sebagai parpol berbasis agama sangat menjunjung gerakan moral.

Karena itu, perilaku oknum yang merusak citra partai langsung dikeluarkan. Isa pun meyakini kebenaran gerakan moral yang digencarkan di internal PPP dan akan mendapat dukungan publik. "Setelah SDA ditahan KPK, maka semakin menegaskan sikap DPP PPP pada 9 September sudah benar, bahwa tersangka korupsi harus diberhentikan dari partai," katanya.(antara)

Jika membaca dan meneliti ini adakan indikasi kemungkinan Lulung "terindikasi" kasus korupsi sehingga Partainya harus memecat Lulung?

Bagaimana Pendapat anda?